.jpg)
BANTEN, MINUTS ONLINE -- Aliansi Reformasi Kembali Gelas Aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten(KP3B) Kamis 27 Februari 2025,Kali ini mereka kembali menyuarakan terkait kebijakan barang/jasa yang menggunakan metode e-katalog kontruksi.
Mereka menyuarakan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten PPK diduga abaikan syarat Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk pekerjaan konstruksi dari tahapan evaluasi hingga pengumuman pemenang melalui metode e-katalog.
Seperti dikatakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM) Danny selaku Presedium Aliansi Reformasi.
"Saya dan rekan-rekan Aliansi Reformasi saat ini sedang mengkritisi kegiatan jasa kontruksi dengan metode e-katalog, kata Danny, sangat rawan dengan Korupsi. Sebagai contoh, pekerjaan konstruksi PSU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk calon penyedia secara langsung tanpa proses seleksi seperti tender.
“Makanya tidak sedikit perusahaan ditunjuk mengerjakan pekerjaan konstruksi , diduga melewati batas ketentuan (over limit) bahkan setelah kita cek ada beberapa Sertifikat Badan Usahanya (SBU) ada saja yang sudah kadar luarsa atau mati dan tidak sesuai Subkualifikasinya,"ujar Danny.
Memang tidak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut.
Aliansi Reformasi menaruh harapan kepada Gubernur baru Banten soal keseriusannya dalam menata birokrasi yang ada. Karena diketahui, kepemimpinan di Provinsi Banten sempat terjerembab ke dalam pusara korupsi.
Dalam Aksinya mereka berharap kepada Bapak Gubernur Andra Soni untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi di bawahnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan jajaran dibawahnya agar berlaku profesional, akuntabel dan transparan.
"Ini enggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang karut-marut, mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama," ucapnya
“Penunjukan calon penyedia dengan cara e-katalog untuk pekerjaan konstruksi sangat rawan dengan Korupsi, publik tidak bisa melihat apakah perusahaan ditunjuk memenuhi syarat sesuai perpres tentang pengadaan barang dan jasa,” tuturnya
Menurut Danny, hanya mereka yang punya kedekatan dengan orang dalam saja yang mempunyai akses, selebihnya jadi penonton. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian khusus Bapak Gubernur Andra Soni dan Pemprov Banten harus mengkaji ulang terkait e-katalog Kontruksi.
Untuk itu kami berharap Gubernur Baru untuk evaluasi terkait e-katalog kontruksi di Pemprov Banten, pengadaan barang dan jasa terutama konstruksi hanya memindahkan korupsi dari pokja pemilihan ke KPA/ PPK.
" Bapa Gubernur jujur saja kita sudah krisis kepercayaan kepada APH yang ada di Banten,kami berharap bapa akan membawa banten untuk lebih maju dan bersih dari KKN Banten Maju Tidak Korupsi,"imbuhnya.
